Optimalkan Penggunaan Dana PMN, SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR

Press Release / 12 Mar 2022

Batang, 12 Maret 2022 – Sepanjang tahun 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun pada tahun 2021.

Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menteri Keuangan RI, dalam kunjungan dan menghadiri penandatanganan komitmen untuk melaksanakan Key Performance Indicators / Indikator Kinerja Utama terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero) dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW di Kantor Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jum’at (11/3), menyampaikan bahwa fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapat rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR.  Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR. Adapun SMF meyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainya disediakan oleh BLU PPDPP. Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 trilun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%. Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur. Adapun per akhir 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo dalam paparannya menyampaikan realisasi penggunaan dana Penyertaan Modan Negara (PNM) Tahun 2021 pada SMF, bahwa di Provisi Jawa Tengah realisasi penyaluran dana KPR FLPP pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah. “Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” Ucap Heliantopo.

Heliantopo berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP ini juga akan memberikan efek berlipat (multiflier effect) bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan dan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja, perbaikan  kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga berkesempatan berdialog dengan 10 orang debitur atau mayarakat penerima manfaat Program KPR FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.  Masyarakat mengaku merasa sangat terbantu dengan dukungan Pemerintah melalui SMF di Program KPR FLPP. Selain harga rumah yang terjangkau, banyak diantaranya rumah warga tersebut berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi warga di daerah.

Yuni Masruroh perempuan yang berprofesi sebagai sales di salah satu perusahaan kosmetik mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya. Selama 15 tahun lamanya mengontrak rumah dan hidup berpindah-pindah, ia akhirnya bisa memiliki rumah impiannya di komplek perumahan subsidi Perum Delta Asri, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu. Rumah yang ia tempati sekarang juga digunakan sebagai tempat usaha depot isi ulang air mineral galon untuk membantu menyokong ekonomi keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sulit, saat suaminya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pendemi Covid-19.

Selain itu, Bangkit Eko Bayu Kuncoro yang kesehariannya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Batang, mengaku sangat sumringah dan sangat terbantu dengan Program KPR FLPP yang digulirkan oleh Pemerintah. Ia menuturkan akhirnya ia memiliki rumah impiannya, rumah yang ia tempati sekarang dirasa cukup nyaman karena dibangun dengan material yang baik dan di lingkungan yang layak dan nyaman.

Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi. Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.
 

Penandatanganan Letter of Commitment Key Performance Indicators / Indikator Kinerja Utama terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero) yang ditandatangani oleh Direktur Sekuritisasi SMF, Heliantopo, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW oleh Direktur Utama PT KIW(Persero, Ahmad Fauzie Nur, yang disaksikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero),Arisudono Soerono, di Kantor Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jum’at (11/3),

Dari kanan – kiri : Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF (Persero), Heliantopo, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, dan Direktur Utama PT KIW(Persero) , Ahmad Fauzie Nur

Baris depan dari kanan – kiri : Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF (Persero), Heliantopo, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, dan Direktur Utama PT KIW(Persero) , Ahmad Fauzie Nur

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan kepada Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF (Persero), Heliantopo, di acara Penandatanganan Letter of Commitment Key Performance Indicators / Indikator Kinerja Utama terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 PT SMF (Persero)

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF (Persero), Heliantopo memberikan keterangan kepada media massa terkait realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PNM) tahun 2021 saat sesi Press Statement bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati