Press Release / 07 Aug 2017
Jakarta 7 Agustus 2017 – Dalam upaya memperkuat kapasitas strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyaluran Kredit Penyaluran Rumah (KPR), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berkerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF, dan SOP Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan SMF (KMK – KP SMF), kepada 25 BPD di seluruh Indonesia.
Kedua SOP tersebut diserahkan secara langsung oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, kepada masing-masing Direksi BPD, pada Senin (7/8) di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta. Penyerahan SOP tersebut diikuti dengan penandatanganan Komitmen SOP KPR SMF BPD dan SOP KMK-KP SMF oleh masing-masing perwakilan BPD, diikuti dengan Diskusi Kebijakan Perumahan, serta Strategi Implementasi SOP KPR SMF BPD dan SOP KMK-KP SMF.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan bahwa tujuan dari kedua SOP tersebut adalah untuk memperkuat peran strategis BPD dalam menjalankan dan meningkatkan pembiayaan perumahan dalam memenuhi kebutuhan perumahan di daerahnya masing-masing.
“Kami berharap SOP tersebut dapat mendorong terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable, suitable dan applicable, untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR dilingkungan BPD, serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia,” ungkap Ananta.
Lebih lanjut Ananta mengatakan bahwa adanya SOP tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengeloaan KPR dan KMK-KP yang efektif dan efisien demi meningkatkan penyaluran KPR dan KMP-KP oleh BPD. Dengan begitu, Ananta yakin dapat medorong realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasil Menengah Rendah (MBR) di berbagai daerah di Indonesia.
“Kedua SOP yang telah kami susun tersebut merupakan bagian dari pertanggungan jawab kami dalam mewujudkan misi mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia,” ucap Ananta.
SOP KMK-KP terdiri dari kebijakan dan alur kerja yang memuat konsep dan rantai nilai yang sudah terintegrasi dengan SOP KPR BPD SMF. Petunjuk operasi terstandar tersebut diharapkan dapat membantu menjawab tantangan penyaluran KPR oleh BPD di daerahnya masing-masing, khususnya dalam hal mempermudah akses kredit modal kerja.
Sementara itu SOP KP BPD SMF terdiri dari kebijakan dan alur Kerja yang memuat konsep rantai nilai akuisisi KPR mencakup kegiatan origination, underwritting, dan servicing hingga credit recovery untuk BPD.
Ananta optimis implementasi dari SOP tersebut dapat memperkuat peran BPD dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, utamanya dalam meningkatkan kontribusi BPD di pembiayaan perumahan.
“Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD , dan kami melihat peran BPD ke depan akan semakin signifikan, dimana BPD akan saling bersinergi dan dapat menjadi regional champion yang kompetitif, dan lebih berkontribusi terhadap perekonomian di daerahnya,” ucap Ananta.
SMF merupakan BUMN yang didirikan pada tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan. SMF memilki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi, dan pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan penyaluran KPR dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di tahun 2017 ini SMF tengah fokus untuk meningkatkan kerjasama dengan BPD seluruh Indonesia. adapun sampai dengan saat ini SMF telah bekerjasama dengan 11 BPD untuk pembiayaan, dan tercatat 23 BPD yang telah mengikuti program pelatihan KPR SMF.
Melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdirinya, SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal ke Pernyalur KPR sampai dengan 30 Juni 2017 kumulatif mencapai Rp32,64 triliun, terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,155 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,488 triliun, dimana sebesar Rp2,04 triliun disalurkan melalui BPD.
Untuk dapat mendukung perluasan akses pembiayaan di daerah, SMF tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan KPR bekerjasama dengan seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Adapun pelatihan tersebut, dapat berupa pelatihan KPR kolektif maupun ekslusif di masing-masing BPD.