Press Release / 03 Nov 2017
Jambi (03/11) – PT Sarana Multigiya Finansial (Persero) atau SMF kembali menggelar Kegiatan Sharing Knowledge pada 3 November di kantor pusat Bank Jambi. Kegiatan tersebut diikuti oleh 8 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdiri dari Bank Maluku Malut, Bank Banten, Bank Sulselbar, Bank Sulteng, Bank Sulut Go, Bank Sultra, Bank Lampung dan Bank Bengkulu.
Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan dari beberapa lembaga yang berbeda seperti Kementerian PUPR dengan materi “Pembiayaan Perumahan dan KPR Program Pemerintah”, SMF dengan materi “Program SMF dalam mendorong peningkatan KPR BPD”, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dengan materi “Program KPR FLPP” dan Bank Pembangunan Daerah Jambi Tbk dengan materi “Key Success Factor Penyaluran KPR Bank Jambi”.
Dalam kesempatan tersebut Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman mengatakan bahwa kegiatan sharing knowledge ini merupakan salah satu sarana penyampaian informasi terkait bisnis KPR kepada BPD yang belum menjalankan bisnis KPR. Menurutnya hal tersebut penting untuk mendorong optimalisasi peran BPD dalam meningkatkan penyaluran KPR dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan di Indonesia, khususnya pada wilayah BPD masing-masing.
“Kegiatan sharing knowledge ini merupakan bagian dari Program Kerja SMF di tahun 2017, dalam rangka memperluas segmen penyaluran pinjaman KPR, salah satunya kepada BPD seluruh Indonesia. SMF optimis sinergi penyaluran KPR dengan seluruh BPD akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negeri, utamanya dalam usaha menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia,” ungkap Trisnadi.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Bank Jambi, M. Jani, mengatakan bahwa melalui kegiatan sharing knowledge KPR ini, BPD Jambi berharap dapat memberikan manfaat bagi BPD lain, khususnya dalam pemenuhan pembiayaan perumahan di daerahnya masing-masing. Untuk itu menurutnya, peran PT SMF sangat dibutuhkan dalam mendukung program peningkatan kapasitas penyaluran KPR sehingga mendorong BPD dalam menjalankan bisnis KPR yang baik.
Terkait dengan optimalisasi peran BPD dalam penyaluran KPR, Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman mengatakan bahwa kerjasama pembiayaan KPR dengan menggandeng BPD, selain sebagai tolak ukur keberhasilan SMF dalam menyalurkan KPR, juga untuk mendorong pembangunan perumahan di berbagai daerah. Trisnadi memandang BPD memiliki peran penting dalam penyaluran KPR di berbagai daerah di pelosok Indonesia karena BPD cenderung lebih mengenal karakteristik serta kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD dalam meningkatkan volume KPR melalui program refinancing KPR BPD, dan memfasilitasi penerbitan EBA melalui program sekuritisasi dengan underlying KPR BPD. Kami melihat peran BPD ke depan akan semakin signifikan, dengan bergulirnya transformasi di tubuh BPD. Dimana BPD akan saling bersinergi dan dapat menjadi regional champion yang kompetitif, dan lebih berkontribusi terhadap perekonomian daerahnya,” ungkap Trisnadi.
Dalam rangka mendukung optimalisasi penyaluran KPR BPD, SMF bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Asbisindo dan Asbanda, telah menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) KPR BPD-SMF, SOP KMK Konstruksi Perumahan, maupun SOP PPR Syariah yang dapat dipergunakan BPD sebagai rujukan pedoman dalam pemberian Kredit Konstruksi dan KPR Konvensional dan Syariah. SMF juga secara berkesinambungan melaksanakan pelatihan baik secara ekslusif maupun kolektif kepada BPD di seluruh Indonesia.
Di tahun 2017 ini SMF tengah fokus untuk meningkatkan kerjasama dengan BPD seluruh Indonesia. Terkait sinergi dengan BPD, hingga saat ini SMF telah bekerjasama dengan 26 Bank BPD, diantaranya, kerjasama dengan 11 BPD untuk program pembiayaan, dan kerjasama dengan 15 BPD yang masih dalam tahap PIK.
Melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdirinya, SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal ke Pernyalur KPR sampai dengan 30 Juni 2017 kumulatif mencapai Rp32,64 triliun, terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,155 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,488 triliun, dimana sebesar Rp2,04 triliun disalurkan melalui BPD. Dana yang telah dialirkan tersebut telah membiayai 672.109 debitur dari Aceh hingga Papua.